Fungsi

• Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
• Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
• Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
• Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
• Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturran perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
• Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
• Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
• Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.